![](https://techwoly.com/wp-content/uploads/2025/10/kejaksaan-tinggi-kejati-sumatera-utara-menahan-mantan-kepala-cabang-pratama-komersil-belawan-pt-biro.jpeg; charset="utf-8"-500x280.jpeg; charset="utf-8")
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara baru-baru ini menahan mantan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dengan inisial RS. Penahanan ini dilakukan dalam konteks dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi yang menyangkut pengadaan dua unit kapal tunda untuk Cabang Dumai yang merupakan bagian dari PT Pelabuhan Indonesia I.
Menurut informasi yang diperoleh, kolaborasi antara PT Pelabuhan Indonesia I dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya menjadi sorotan setelah munculnya potensi penyimpangan. Kejati Sumut meyakini adanya bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan RS dalam proses pengadaan tersebut.
Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, Muhammad Husairi, menjelaskan bahwa penyidik menemukan sejumlah bukti yang menguatkan peran RS sebagai konsultan pengawas dalam proyek itu. Dugaan keterlibatan RS dalam proses pengadaan kapal ini ditengarai menyebabkan kerugian negara berkisar hingga miliaran rupiah.
Penyidik melakukan penahanan terhadap RS untuk mencegah upaya menghilangkan barang bukti dan untuk mencegah kemungkinan tersangka mengulangi tindakan yang sama. Selain itu, penahanan ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan tersangka melarikan diri dan mempersulit jalannya proses penyidikan.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan mendalam dan menemukan cukup bukti. Saat ini, RS ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk jangka waktu 20 hari,” imbuh Muhammad Husairi.
Aspek Hukum dan Proses Penyelidikan Kasus Ini
Penyidikan terhadap kasus ini diawali dari kontrak pengadaan dua unit kapal tunda antara PT Pelabuhan Indonesia I dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan nilai mencapai Rp135,81 miliar. Kontrak ini ditandatangani untuk memastikan pengadaan kapal yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.
Namun, saat penyidikan berlangsung, ditemukan bahwa pembangunan kapal tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam kontrak. Progres fisik dari pembuatan kapal juga jauh dari harapan dan ketentuan kontrak, yang menimbulkan berbagai masalah dalam proses pengadaan ini.
Lebih lanjut, meskipun pekerjaan belum tuntas, pembayaran terhadap proyek tersebut tetap dilakukan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pelanggaran serius dalam bidang akuntabilitas proyek publik.
Akibat dari ketidakselarasan tersebut, negara terpaksa menanggung kerugian finansial besar yang diperkirakan mencapai Rp92,35 miliar, serta menyebabkan kerugian perekonomian tahunan yang berpotensi tak kurang dari Rp23,03 miliar. Dampaknya terasa nyata, terutama karena kapal tidak pernah selesai dan tidak dapat dimanfaatkan.
Dampak dan Implikasi Keuangan Corruption
Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian langsung pada jumlah yang signifikan, tetapi juga membuat publik semakin waspada terhadap pengadaan proyek-proyek pemerintah. Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah dalam praktek korupsi menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.
Kejaksaan juga telah menetapkan dua orang tersangka lain dalam kasus ini, yakni HAP, mantan Direktur Teknik PT Pelindo I untuk periode 2018-2021, serta BS, mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya untuk periode 2017-2021. Ini menunjukkan bahwa kasus ini memiliki jaringan keterkaitan yang kompleks.
Investasi yang melibatkan dana publik harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Rantai pengawasan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek menjadi aspek vital untuk mencegah penyelewengan yang berujung pada kerugian negara.
Penting untuk menerapkan sanksi yang ketat terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik korupsi. Ini tidak hanya sebagai tindakan pencegahan, tetapi juga untuk menciptakan efek jera bagi potensi pelaku lainnya di masa depan.
Solusi dan Langkah Ke Depan untuk Mencegah Korupsi
Penguatan regulasi dan penegakan hukum bagi proyek pengadaan publik adalah langkah yang harus segera diambil untuk meningkatkan akuntabilitas. Mengimplementasikan sistem yang lebih transparan dalam proses tender dan pengadaan dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.
Pelatihan dan sosialisasi kepada para pengelola proyek serta pihak berwenang juga sangat penting agar mereka lebih memahami aspek-aspek hukum dan etika dalam pengadaan. Peningkatan kapasitas dalam hal ini dapat membantu mengurangi risiko penyimpangan.
dalam konteks ini, partisipasi masyarakat juga penting. Masyarakat harus diberikan ruang untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap proyek-proyek publik, sehingga bisa menjadi bagian dari pengawasan yang lebih luas.
Pemerintah perlu mengembangkan kapasitas internalnya untuk melakukan audit dan evaluasi yang lebih ketat terhadap proyek-proyek yang dikerjakan. Dengan demikian, risiko penyimpangan dapat diminimalisir dan kepentingan publik tetap terjaga.
Keseluruhan upaya ini memerlukan komitmen bersama dari semua pihak untuk mengakhiri praktik korupsi dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
