Rapat Pleno yang diselenggarakan oleh Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menghasilkan keputusan penting dengan menunjuk Wakil Ketua Umum Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum sementara. Keputusan ini diambil setelah Ketua Umum, Yahya Cholil Staquf, tidak lagi menjabat di posisi teratas kepemimpinan Tanfidziyah PBNU.
“Penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU telah disahkan, yaitu Bapak KH Zulfa Mustofa,” ujar Rais Syuriah Muhammad Nuh pada konferensi pers yang digelar setelah rapat pleno, yang berlangsung secara tertutup di Hotel Sultan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Nuh menegaskan bahwa Zulfa akan memimpin sampai muktamar yang direncanakan berlangsung dari 20 hingga 26 Desember mendatang. Tugas tersebut diharapkan dapat mengembalikan siklus kepemimpinan PBNU yang sempat terhambat akibat pandemi Covid-19.
Pentingnya Muktamar dalam Siklus Kepemimpinan PBNU
Menurut Nuh, tujuan dari muktamar yang akan datang bukanlah untuk mempercepat siklus kepemimpinan, melainkan untuk mengembalikannya ke jalur yang sesuai. Pada muktamar sebelumnya di Lampung, pemilihan yang seharusnya berlangsung pada tahun lalu terpaksa ditunda.
Rapat pleno kali ini dihadiri oleh ratusan anggota PBNU yang terdiri dari berbagai jajaran, mulai dari Rais Aam hingga Tanfidziyah. Kehadiran banyak pengurus menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap keberlanjutan organisasi ini.
Beberapa tokoh penting juga terlihat hadir dalam rapat tersebut, termasuk Menteri Sosial yang sebelumnya dicopot dari jabatannya. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan terhadap perubahan ini, di tengah dinamika internal yang cukup ketat.
Isu Kontroversial yang Melatarbelakangi Rapat Pleno
Penyelenggaraan rapat pleno ini tidak lepas dari ketegangan internal yang terjadi di tubuh PBNU. Sebuah dokumen yang beredar sebelumnya meminta agar Gus Yahya mundur dari jabatannya dalam waktu tiga hari. Isu ini menyulut perdebatan yang cukup hangat di kalangan pengurus dan anggota.
Beberapa alasan yang tertera dalam dokumen tersebut mencuatkan kontroversi, termasuk dugaan keterkaitan Gus Yahya dengan jaringan zionisme internasional. Tuduhan ini tentunya sangat serius dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
Merespons permintaan tersebut, Gus Yahya menunjukkan ketidaksetujuannya dan menolak untuk mundur dari jabatannya, menegaskan bahwa surat tersebut tidak sah. Dia pun mempertahankan posisinya, menegaskan bahwa dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PBNU.
Perubahan dalam Struktur Kepemimpinan PBNU
Di tengah ketegangan tersebut, Gus Yahya melanjutkan langkahnya dengan mencopot beberapa orang dari jabatan penting, termasuk Menteri Sosial dan Bendahara Umum. Dia menunjuk Amin Said Husni sebagai Sekretaris Jenderal baru serta Sumantri untuk jabatan Bendahara Umum.
Berdasarkan informasi yang beredar, Rais Aam akhirnya mengonfirmasi bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.Sejak 26 November 2025, posisi itu pun resmi dijabat oleh Zulfa Mustofa.
Keputusan ini menunjukkan betapa dinamisnya struktur kepemimpinan di dalam organisasi. Hal ini tentunya mempengaruhi arah dan kebijakan yang akan diambil oleh PBNU ke depan.
Tantangan ke Depan bagi PBNU di Bawah Kepemimpinan Baru
Dengan pelantikan Zulfa sebagai Penjabat Ketua Umum, PBNU menghadapi tantangan besar untuk mengembalikan kepercayaan dan stabilitas di dalam organisasi. Muktamar yang akan datang menjadi momen krusial untuk menentukan arah baru bagi organisasi ini.
Siklus kepemimpinan yang terhenti akibat pandemi kini harus dipulihkan seiring dengan harapan bahwa muktamar mendatang dapat berjalan lancar. Sangat penting bagi pengurus baru untuk berkolaborasi dan merumuskan langkah strategis yang akan meningkatkan peran PBNU di masyarakat.
Melihat banyaknya tantangan dan dinamika yang ada, kepemimpinan baru diharapkan dapat membawa perubahan positif yang memberikan dampak signifikan bagi umat dan masyarakat luas.
