Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini meminta jajaran kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan pentingnya melakukan koreksi internal demi keadilan yang lebih baik untuk masyarakat.
Pernyataan ini muncul dalam konteks acara penyerahan uang sitaan sebesar Rp13,2 triliun oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi yang melibatkan ekspor Crude Palm Oil (CPO). Prabowo menekankan pentingnya lembaga penegakan hukum untuk terus mengoreksi diri dan memperbaiki cara mereka melakukan tugasnya.
Dia mengungkapkan keprihatinan tentang laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat terkait tindakan jaksa di daerah. Menurutnya, penting untuk memberikan perlindungan kepada rakyat kecil agar tidak menjadi korban dari tindakan hukum yang tidak proporsional.
Pentingnya Koreksi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Di Indonesia, penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Pihak berwenang diminta untuk mengantisipasi dan memperbaiki segala bentuk kesalahan yang terjadi. Prabowo menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum yang tidak berkeadilan hanya akan menambah beban hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang sudah berada dalam kondisi rentan.
Salah satu hal yang dikhawatirkan Prabowo adalah terjadinya kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Dia menyatakan bahwa ketidakadilan sosial tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga mencerminkan nilai-nilai masyarakat secara keseluruhan.
Prabowo juga mengisyaratkan bahwa penegakan hukum perlu dilakukan dengan perasaan kemanusiaan, dan bukan sekadar melaksanakan prosedur hukum semata. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya keadilan bagi semua lapisan masyarakat harus menjadi prioritas utama bagi para penegak hukum.
Tindakan Hukum yang Buruk dan Akibatnya
Contoh nyata dari ketidakadilan dalam penegakan hukum sering kali menjadi sorotan publik. Prabowo mencatat beberapa kasus yang membuat masyarakat terkejut, salah satunya adalah penangkapan seorang anak SD yang ditangkap karena mencuri ayam. Menurutnya, tindakan hukum dalam kasus tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak manusiawi.
Kasus ini menunjukkan bahwa hukum harusnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi, bukan untuk menekan. Penegakan hukum yang terlalu keras terhadap pelanggaran kecil hanya akan menciptakan trauma dan ketakutan di masyarakat.
Prabowo juga mengingatkan tentang perlunya empati dari para penegak hukum. Jika tindakan hukum dilakukan dengan hati nurani, akan lebih mudah bagi masyarakat untuk memahami dan menerima keputusan yang diambil oleh para jaksa dan hakim.
Menjalin Komunikasi untuk Mengurangi Kesalahan Hukum
Ketidakadilan dalam penegakan hukum sering kali diakibatkan oleh kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pihak berwenang. Prabowo berharap pihak kejaksaan dan kepolisian bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Hal ini penting untuk mengevaluasi apakah tindakan hukum yang diambil dianggap wajar oleh masyarakat.
Dialog yang terbuka dan konstruktif antara masyarakat dan penegak hukum diharapkan bisa mengurangi kesalahpahaman. Dengan memahami perspektif satu sama lain, diharapkan bisa ditemukan solusi yang lebih adil dan efektif dalam menghadapi masalah hukum.
Perluasan kanal pengaduan juga bisa menjadi langkah yang signifikan dalam mengurangi ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum. Masyarakat perlu merasa bahwa suara mereka didengar dan diperhatikan oleh para pemimpin hukum.
Mendorong Hak Asasi Manusia dalam Proses Hukum
Prabowo beranggapan bahwa hak asasi manusia harus tetap menjadi landasan dalam setiap proses hukum. Mengabaikan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum hanya akan melanggengkan praktik yang tidak adil dan diskriminatif. Oleh karena itu, orientasi keadilan sosial harus menjadi bagian integral dari sistem hukum kita.
Dia juga mengajak semua pihak untuk aktif terlibat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. Pendidikan tentang hak-hak hukum yang dimiliki masyarakat perlu dilakukan secara terus-menerus agar mereka bisa melindungi diri dari penegakan hukum yang semena-mena.
Dengan langkah-langkah ini, Prabowo berharap ke depan akan ada perubahan signifikan dalam cara hukum ditegakkan di tanah air, sehingga tidak ada lagi istilah hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
