Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri terkait penempatan polisi aktif dalam jabatan sipil. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru-baru ini diumumkan menegaskan larangan bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepolisian. Dalam pandangannya, putusan MK tersebut memperkuat larangan yang sudah ada di dalam undang-undang. Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mematuhi ketentuan ini, yang selama ini belum dijalankan dengan baik, khususnya berkaitan dengan Pasal 28. Ia menambahkan bahwa…
Read MorePolisi Dilarang Isi Jabatan Sipil Tanpa Putusan MK
