Komisi IV DPR telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah lingkungan yang semakin mendesak, terutama yang berkaitan dengan alih fungsi lahan. Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap bencana banjir dan longsor yang baru-baru ini melanda berbagai wilayah, termasuk Sumatra Barat dan Aceh. Rapat yang berlangsung pada 4 Desember 2026 itu menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi dan menangani isu alih fungsi lahan. Langkah ini diharapkan dapat merespons cepat permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan kelestarian hutan. Nantinya, Panja ini akan mengambil peran penting setelah masa reses berakhir, dan…
Read MoreTag: DPR
Bantah Isu Salah, Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Pimpinan Presiden
Perdebatan seputar reformasi kepolisian di Indonesia semakin menghangat, terutama dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) oleh DPR. Isu mengenai komando Polri dan pengaruhnya terhadap pemerintahan saat ini menjadi fokus perhatian publik. Dari diskusi yang muncul, salah satu poin penting adalah bagaimana pola pengawasan dan akuntabilitas terhadap institusi kepolisian. Hal ini penting agar masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi dalam tindakan kepolisian sehari-hari. Pernyataan Ketua Komisi III DPR terkait posisi Polri di bawah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa ada upaya untuk menegaskan otoritas kepemimpinan. Dengan hal ini, diperlukan penjelasan yang lebih mendalam…
Read MoreAlasan DPR Percepat Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana
Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana akan segera dibahas oleh Komisi III DPR pada minggu depan, setelah disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada 18 November. Target penyelesaian RUU ini ditetapkan sebelum akhir masa sidang yang akan berakhir pada 10 Desember, memberikan waktu tersisa yang cukup singkat kepada Komisi III. Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra, mengungkapkan harapannya agar RUU ini dapat diselesaikan tepat waktu. Ini penting karena undang-undang baru menemui tantangan besar dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan. Dalam konteks ini, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan…
Read MoreAlasan Anggota DPR Marah kepada Penanya tentang Ahli Gizi hingga Minta Maaf
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal baru-baru ini menjadi sorotan karena pernyataannya yang dianggap kontroversial. Ia menanggapi kritik terhadap program makan bergizi gratis dengan menyatakan bahwa tidak perlunya melibatkan ahli gizi dalam program tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setelah mendapatkan banyak perhatian di media sosial, Cucun pun meminta maaf atas perkataannya yang dianggap menyinggung profesi ahli gizi. Dia menjelaskan bahwa maksudnya adalah untuk meluruskan kemungkinan perubahan istilah yang digunakan dalam pemenuhan gizi program MBG. Meskipun ada usulan…
Read MoreCatatan Peradi SAI Menjelang Pengesahan RKUHAP di Paripurna DPR
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi sorotan utama jelang persidangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Perhatian itu datang dari berbagai kalangan, terutama dari pengacara dan praktisi hukum yang menyambut baik beberapa perubahan yang diusulkan dalam RKUHAP. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia menyatakan bahwa perubahan ini adalah langkah yang maju. Namun, ia juga menekankan pentingnya implementasi yang konsisten dan terukur di lapangan untuk memastikan perubahan ini tidak hanya menjadi simbol. Menurutnya, keberhasilan pengimplementasian RKUHAP yang baru akan sangat bergantung pada semua…
Read MoreDPR Komisi II Siap Bentuk Lembaga Independen ASN Setelah Putusan MK
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi aparatur sipil negara (ASN). Lembaga ini direncanakan untuk mengawasi semua proses mulai dari pengangkatan hingga demosi ASN. Rifqi menegaskan bahwa keputusan MK menuntut kehadiran lembaga otonom baru yang bertanggung jawab memastikan bahwa semua proses pengangkatan, mutasi, rotasi, promosi, dan pemberhentian ASN dilakukan dengan benar. Dia menambahkan bahwa lembaga ini penting untuk menegakkan sistem merit dalam birokrasi. Rifqi juga menghormati keputusan MK dan berjanji akan menjadikan hal tersebut sebagai…
Read MoreDPR Jelaskan Pentingnya Kehadiran Prabowo di KTT Mesir untuk Perdamaian Gaza
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza yang diadakan di Mesir pada tanggal 13 Oktober. KTT ini dihadiri oleh perwakilan dari 27 negara dengan tujuan utama untuk menghentikan konflik yang berkepanjangan di Jalur Gaza demi mewujudkan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut serta menciptakan kondisi baru yang lebih damai. Kehadiran pemimpin Indonesia tersebut merupakan wujud komitmen yang telah lama berlanjut dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Melalui pertemuan ini, diharapkan ada dorongan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Gaza, sehingga Palestina dapat meraih harapan akan sebuah masa depan…
Read MoreAmicus Curaei Korupsi Laptop Komisi III DPR Dorongan Nadiem Jadi Justice Collaborator
Anggota DPR memperhatikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nasir Djamil, anggota Komisi III, menyarankan Nadiem Makarim untuk mengambil langkah sebagai justice collaborator dalam perkara ini. Menurut Nasir, langkah tersebut dianggap penting untuk membongkar semua yang terkait dengan pengadaan tersebut. Ia menekankan betapa pentingnya Nadiem memahami makna dari dukungan yang diberikan melalui amicus curiae, yang lebih dari sekadar moral. “Sebenarnya, amicus curiae adalah dorongan agar Nadiem berani menjelaskan siapa yang menjadi penggagas proyek ini,” ujarnya. Nasir berharap bahwa dengan menjelaskan…
Read MoreDasco Bahas Pertemuan dengan Seskab Teddy, Purbaya, dan Prasetyo di DPR
Dalam sebuah rapat penting, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama beberapa menteri bertemu untuk membahas isu-isu strategis yang mempengaruhi masyarakat. Pertemuan ini menandakan upaya pemerintah dalam menjaga transparansi dan kolaborasi antar lembaga. Rapat tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani berbagai isu terkini melalui diskusi terbuka. Ini merupakan langkah yang signifikan dalam upaya pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Momen Penting dalam Rapat Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat Di Dewan Perwakilan Rakyat, berbagai pimpinan komisi dihadirkan dalam rapat kerja ini. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian lainnya ikut…
Read MoreAkademisi Apresiasi Puan atas Kerendahan Hati dalam Mengingatkan DPR akan Kritik
Dalam konteks politik Indonesia saat ini, tren komunikasi dan interaksi antara wakil rakyat dan publik menjadi isu yang perlu perhatian lebih. Masyarakat mulai menaruh harapan pada para legislator untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan politik semata. Pernyataan terbaru dari seorang tokoh politik menarik perhatian banyak kalangan. Ia menekankan pentingnya agar wakil rakyat tidak hanya berbicara atas nama rakyat, tetapi juga harus lebih mendengarkan dan memahami aspirasi yang ada di masyarakat. Di era keterbukaan informasi ini, publik semakin kritis terhadap kinerja anggota DPR. Mereka ingin melihat perubahan nyata dalam tindakan,…
Read More