DPR Bentuk Panja untuk Alih Fungsi Lahan Setelah Rapat dengan Raja Juli

Komisi IV DPR telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah lingkungan yang semakin mendesak, terutama yang berkaitan dengan alih fungsi lahan. Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap bencana banjir dan longsor yang baru-baru ini melanda berbagai wilayah, termasuk Sumatra Barat dan Aceh. Rapat yang berlangsung pada 4 Desember 2026 itu menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi dan menangani isu alih fungsi lahan. Langkah ini diharapkan dapat merespons cepat permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan kelestarian hutan. Nantinya, Panja ini akan mengambil peran penting setelah masa reses berakhir, dan…

Read More

Larangan Alih Fungsi Lahan untuk Hotel Vila dan Restoran di Bali

Gubernur Bali, I Wayan Koster, baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru yang bertujuan untuk menjaga lahan produktif di Pulau Dewata. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah pencegahan terhadap terulangnya banjir besar yang telah melanda sejumlah daerah di Bali. Koster menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang yang dirancang untuk perlindungan wilayah Bali. Dalam konteks ini, alih fungsi lahan produktif untuk keperluan komersial dilarang mulai tahun ini. Penyebab dan Dampak Banjir di Bali yang Makin Signifikan Krisis banjir yang baru-baru ini melanda Bali menjadi sorotan utama banyak pihak. Hujan deras…

Read More