Teddy menyampaikan bahwa pertemuan membahas hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut. Rapat terbatas itu dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus…
Read MoreTag: Ilegal
Hutan Produksi Karawang Jadi Lokasi Pembuangan Sampah Ilegal Pelaku Ditangkap
Di tengah isu lingkungan yang semakin mendesak, kegiatan ilegal seperti pembuangan limbah di kawasan hutan tetap menjadi tantangan serius. Penegakan hukum dalam hal ini pun menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Baru-baru ini, penindakan yang dilakukan terhadap aktivitas tidak sah di area hutan menunjukkan upaya nyata dalam melindungi ekosistem. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kesadaran masyarakat akan keberlangsungan lingkungan. Tim penegakan hukum telah berhasil mengidentifikasi dan menangkap individu yang bertanggung jawab atas praktik merugikan ini. Operasi ini memberi sinyal bahwa pihak berwenang…
Read MoreBangunan Ilegal Dihapus, Toko Penyimpanan Minuman Keras Ditemukan
Keberadaan bangunan liar seringkali menjadi isu sensitif di kalangan masyarakat. Di Kota Depok, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama dengan pihak Polri dan TNI aktif dalam penertiban bangunan tersebut untuk menjaga ketertiban umum. Pada hari yang ditetapkan untuk operasi, mereka bergerak menyisir sepanjang aliran Kali Cipayung. Dalam proses itu, mereka tidak hanya merobohkan bangunan-bangunan yang melanggar, tetapi juga menemukan fakta-fakta mengejutkan tentang aktivitas ilegal yang terjadi di sekitarnya. Dalam penertiban, Kasatpol PP Kota Depok, Dede Hidayat, memperhatikan sebuah toko yang tampak mencurigakan. Toko tersebut tertutup rapat dan terhalang oleh…
Read More411 Lubang Tambang Emas Ilegal Terungkap di 7 Wilayah Taman Nasional Halimun-Salak
Operasi penegakan hukum terhadap praktik penambangan emas ilegal di Indonesia kian intensif dilakukan. Terbaru, tindak lanjut dari kolaborasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait menghasilkan penemuan yang signifikan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Jumlah lokasi penambangan emas tanpa izin yang teridentifikasi mencapai 411 lubang dengan lebih dari seribu pondok kerja, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Pihak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan mengungkapkan bahwa upaya penertiban sedang dilakukan secara terencana dan sistematis. Dengan adanya musim hujan yang akan segera tiba, langkah-langkah ini mendesak untuk menghindari potensi…
Read MoreMenjaga Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bebas dari Tambang Emas Ilegal
Kementerian Kehutanan baru-baru ini meluncurkan operasi penindakan terhadap penambangan emas tanpa izin di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Operasi ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan di area tersebut. Giat ini menandakan upaya serius pemerintah dalam menanggulangi masalah penambangan ilegal yang menjadi ancaman bagi hutan dan ekosistem. Dengan adanya operasi ini, diharapkan penambangan yang merusak lingkungan dapat ditekan dan mulai diperuntukkan bagi pemulihan kawasan hutan. Menyusul trend peningkatan aktivitas ilegal, tindakan tegas perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selain itu, masih ada potensi dampak buruk…
Read MoreTindak Tegas terhadap Tambang Emas Ilegal di Gunung Halimun
Menteri Kehutanan baru-baru ini mengumumkan langkah tegas untuk menanggulangi aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah Bogor dan Lebak, Banten. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang ketat khususnya dalam melindungi kawasan hutan yang vital untuk ekosistem. Dengan maraknya praktik ilegal ini, kementerian merasa perlu untuk bertindak cepat. Instruksi telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam menindak pelanggar hukum ini. “Seluruh aktivitas ilegal yang merusak hutan mesti ditindak secara tegas,” ujar Menteri saat acara pelepasliaran satwa liar dilindungi, menegaskan komitmen pemerintah terhadap…
Read MoreCegah Masuknya Durian Ilegal dari Malaysia, Bea Cukai Perketat Pengawasan
Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, yang terletak di Kepulauan Riau, kini semakin memperketat pengawasan di bandara dan pelabuhan. Langkah ini diambil untuk mencegah masuknya durian impor dari negara jiran, Malaysia, ke wilayah Indonesia. Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam, Evi Octaria, menyatakan bahwa pengawasan dilakukan di berbagai titik, termasuk jalur penerbangan dan pengiriman kontainer melalui Pelabuhan Batu Ampar. Upaya ini merupakan tindakan preventif yang mendesak seiring meningkatnya laporan tentang peredaran durian ilegal. Keberadaan Durian Ilegal dan Tindakan Bea Cukai Evi menanggapi meningkatnya kekhawatiran mengenai peredaran…
Read MorePrabowo Basmi Tambang Ilegal dan Menhut Singgung Pemulihan Lingkungan
Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan menjadi perhatian utama dalam konteks industri tambang. Dalam hal ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya pemulihan lingkungan di area pascatambang, yang sering kali menjadi pertaruhan bagi kesehatan lingkungan dan ekonomi. Penegasan tersebut disampaikan saat acara penyerahan Aset Barang Rampasan Negara kepada PT Timah yang dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Langkah ini terjadi pada hari yang sama, di mana Prabowo menyoroti upaya memperluas operasi untuk memberantas tambang ilegal yang telah merugikan negara. Raja Juli menekankan bahwa penguatan tata kelola industri tambang…
Read More