Komisi Arsip - Techwoly.com

Bantah Isu Salah, Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Pimpinan Presiden

03/12/202503/12/2025 admin

Perdebatan seputar reformasi kepolisian di Indonesia semakin menghangat, terutama dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) oleh DPR. Isu mengenai komando Polri dan pengaruhnya terhadap pemerintahan saat ini menjadi fokus perhatian publik. Dari diskusi yang muncul, salah satu poin penting adalah bagaimana pola pengawasan dan akuntabilitas terhadap institusi kepolisian. Hal ini penting agar masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi dalam tindakan kepolisian sehari-hari. Pernyataan Ketua Komisi III DPR terkait posisi Polri di bawah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa ada upaya untuk menegaskan otoritas kepemimpinan. Dengan hal ini, diperlukan penjelasan yang lebih mendalam…

Ketua Komisi III Klarifikasi Isu Salah mengenai Pasal Kontroversial di KUHAP Baru

19/11/202519/11/2025 admin

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, baru-baru ini mengungkapkan klarifikasi mengenai informasi yang salah terkait pasal-pasal yang dianggap kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penjelasan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, di mana ia menekankan pentingnya keakuratan informasi yang beredar di masyarakat. Habiburokhman menjelaskan bahwa banyak berita yang mengandung informasi yang tidak tepat mengenai pasal-pasal dalam KUHAP. Ia menilai bahwa berita-berita tersebut, meskipun tidak sepenuhnya bohong, dapat membingungkan masyarakat dan memberikan pemahaman yang salah mengenai hukum yang baru disahkan tersebut. Dalam penjelasannya, Habiburokhman merincikan…

DPR Komisi II Siap Bentuk Lembaga Independen ASN Setelah Putusan MK

18/10/202518/10/2025 admin

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi aparatur sipil negara (ASN). Lembaga ini direncanakan untuk mengawasi semua proses mulai dari pengangkatan hingga demosi ASN. Rifqi menegaskan bahwa keputusan MK menuntut kehadiran lembaga otonom baru yang bertanggung jawab memastikan bahwa semua proses pengangkatan, mutasi, rotasi, promosi, dan pemberhentian ASN dilakukan dengan benar. Dia menambahkan bahwa lembaga ini penting untuk menegakkan sistem merit dalam birokrasi. Rifqi juga menghormati keputusan MK dan berjanji akan menjadikan hal tersebut sebagai…

Amicus Curaei Korupsi Laptop Komisi III DPR Dorongan Nadiem Jadi Justice Collaborator

12/10/2025 admin

Anggota DPR memperhatikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nasir Djamil, anggota Komisi III, menyarankan Nadiem Makarim untuk mengambil langkah sebagai justice collaborator dalam perkara ini. Menurut Nasir, langkah tersebut dianggap penting untuk membongkar semua yang terkait dengan pengadaan tersebut. Ia menekankan betapa pentingnya Nadiem memahami makna dari dukungan yang diberikan melalui amicus curiae, yang lebih dari sekadar moral. “Sebenarnya, amicus curiae adalah dorongan agar Nadiem berani menjelaskan siapa yang menjadi penggagas proyek ini,” ujarnya. Nasir berharap bahwa dengan menjelaskan…

8 Poin Penting Komisi DPR tentang Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban

17/09/202517/09/2025 admin

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, memberikan catatan penting terhadap revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sedang dalam proses pembahasan. Pengamatannya ditujukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari rancangan yang ingin mencapai tujuan perlindungan tersebut. Dalam rapat lanjutan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sugiat menekankan pentingnya kejelasan dan keberlanjutan dari setiap klausul yang ada dalam RUU. Dia percaya bahwa penyusunan undang-undang harus dilakukan dengan serius untuk menghindari potensi masalah di masa depan. Sugiat juga menggarisbawahi pentingnya bagi semua pihak untuk terlibat…

Tanggapan Kompolnas terhadap Usulan Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian

12/09/202512/09/2025 admin

Perlindungan dan keamanan adalah aspek krusial bagi setiap masyarakat, terutama saat mereka mengekspresikan pendapat. Dalam konteks ini, polisi berperan sebagai pengawal yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman kepada warga. Namun, terjadinya berbagai aksi represif pada saat demonstrasi menunjukkan adanya tantangan dalam menjalankan fungsi tersebut. Penelitian dari berbagai lembaga non-pemerintah menunjukkan bahwa seringkali tindakan kepolisian tidak sejalan dengan standar perlindungan hak asasi manusia. Ini menjadi sorotan penting, dimana edukasi serta perubahan kultur di tubuh kepolisian diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Melalui reformasi yang konsisten, diharapkan…