Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memutuskan Ahmad Sahroni dinonaktifkan sebagai anggota DPR selama enam bulan untuk melanjutkan masa jabatannya di periode 2024-2029. MKD menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik Sahroni dan empat anggota DPR nonaktif lainnya, Rabu (5/11). Sidang putusan ini dihadiri langsung para teradu yakni Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Adies Kadir. Kabar mengenai keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak karena mengingat peran penting yang dimainkan oleh Sahroni dalam politik nasional. Keputusan ini juga mencerminkan ketegasan MKD dalam menegakkan etika dan integritas anggota dewan. Dalam sidang ini, MKD…
Read MoreTag: Melanggar
Prajurit TNI Melanggar Hukum Bisa Dikenakan Sanksi Penurunan Pangkat
Sanksi bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melanggar hukum kini lebih tegas dan jelas. Langkah ini diambil dalam rangka memperkuat sistem ketertiban dan disiplin di dalam organisasi militer, sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2025, sanksi penurunan pangkat diatur dengan tegas sebagai respons terhadap pelanggaran hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran di kalangan prajurit mengenai pentingnya menaati aturan dan menjaga integritas. Pemberian sanksi ini dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ini menunjukkan bahwa kelembagaan hukum di TNI…
Read More