Tag: RUU

Alasan DPR Percepat Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana

admin

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana akan segera dibahas oleh Komisi III DPR pada minggu depan, setelah disahkannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada 18 November. Target penyelesaian RUU ini ditetapkan sebelum akhir masa sidang yang akan berakhir pada 10 Desember, memberikan waktu tersisa yang cukup singkat kepada Komisi III. Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra, mengungkapkan harapannya agar RUU ini dapat diselesaikan tepat waktu. Ini penting karena undang-undang baru menemui tantangan besar dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan. Dalam konteks ini, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan…

Read More

Legislator PKB Syaiful Huda Usulkan RUU untuk Perlindungan Pekerja Gig yang Lemah

admin

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa, Syaiful Huda, baru-baru ini meluncurkan inisiatif untuk Rancangan Undang-Undang Pekerja Gig di Indonesia. Usaha ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kesejahteraan bagi para pekerja yang terlibat dalam ekonomi gig, yang jumlahnya terus meningkat. Menurut Huda, Indonesia perlu segera mengesahkan RUU ini agar hukum dapat memenuhi kebutuhan para pekerja di era digital. Wakil Ketua Komisi V DPR menyatakan bahwa rancangan tersebut dirumuskan dengan tiga fokus utama: perlindungan hak pekerja, kejelasan kewajiban bagi aplikator, dan jaminan keselamatan publik. Urgensi RUU Pekerja Gig untuk Perlindungan Hak Pekerja Syaiful…

Read More

Hormati MK, Partai Buruh Usulkan RUU Pemilu Tidak Dibahas pada Injury Time

admin

Partai Buruh baru-baru ini mengajukan permintaan agar RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu segera dibahas dengan batas waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembahasan tidak terlalu dekat dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres tahun 2029. Permintaan ini disampaikan oleh Said Salahudin, kuasa hukum Partai Buruh, sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi mengenai ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Menurutnya, penting bagi DPR untuk mempunyai tenggat waktu dalam menyelesaikan proses ini. Dalam pandangan Said, keputusan MK seolah tidak memberikan kejelasan waktu kapan pembahasan…

Read More

67 RUU Prolegnas Prioritas 2026 dan 52 RUU Perubahan 2025 Resmi Disetujui

admin

Pengesahan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 menjadi langkah penting bagi DPR dalam menentukan arah kebijakan legislatif. Rapat Paripurna yang berlangsung pada tanggal 23 September 2025 ini dihadiri oleh berbagai kalangan, menunjukkan komitmen dewan terhadap perundang-undangan yang lebih baik. Momen ini menjadi sangat signifikan karena di dalamnya terdapat 52 RUU yang diusulkan untuk prioritas perubahan kedua 2025, serta 67 RUU untuk prioritas 2026. Hal ini mencerminkan evaluasi yang dijalankan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah sebelumnya. Adapun jumlah RUU untuk prioritas 2025 semula sebanyak 41, kini bertambah menjadi…

Read More

DPR Terima Surat Presiden RUU BUMN dan Calon Duta Besar

admin

Pimpinan DPR RI juga menerima Surpres lainnya yakni Surpres calon Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan periode 2025-2030. Pemilihan calon Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode mendatang menjadi perhatian publik. Pasalnya, proses ini dianggap krusial untuk menjamin stabilitas sistem keuangan di tanah air. Masyarakat berharap agar kandidat yang terpilih memiliki kapabilitas dan integritas tinggi. Kehadiran LPS diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada nasabah terutama dalam hal perlindungan simpanan. Proses penyampaian usulan calon ini dilakukan melalui Surat Presiden (Surpres) yang diajukan kepada DPR. Hal ini menandakan adanya keterlibatan aktif pemerintah…

Read More