Operasi penegakan hukum terhadap praktik penambangan emas ilegal di Indonesia kian intensif dilakukan. Terbaru, tindak lanjut dari kolaborasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait menghasilkan penemuan yang signifikan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Jumlah lokasi penambangan emas tanpa izin yang teridentifikasi mencapai 411 lubang dengan lebih dari seribu pondok kerja, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Pihak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan mengungkapkan bahwa upaya penertiban sedang dilakukan secara terencana dan sistematis. Dengan adanya musim hujan yang akan segera tiba, langkah-langkah ini mendesak untuk menghindari potensi…
Read MoreTag: Tambang
Menjaga Taman Nasional Gunung Halimun Salak Bebas dari Tambang Emas Ilegal
Kementerian Kehutanan baru-baru ini meluncurkan operasi penindakan terhadap penambangan emas tanpa izin di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Jawa Barat. Operasi ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan di area tersebut. Giat ini menandakan upaya serius pemerintah dalam menanggulangi masalah penambangan ilegal yang menjadi ancaman bagi hutan dan ekosistem. Dengan adanya operasi ini, diharapkan penambangan yang merusak lingkungan dapat ditekan dan mulai diperuntukkan bagi pemulihan kawasan hutan. Menyusul trend peningkatan aktivitas ilegal, tindakan tegas perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selain itu, masih ada potensi dampak buruk…
Read MoreTindak Tegas terhadap Tambang Emas Ilegal di Gunung Halimun
Menteri Kehutanan baru-baru ini mengumumkan langkah tegas untuk menanggulangi aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah Bogor dan Lebak, Banten. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang ketat khususnya dalam melindungi kawasan hutan yang vital untuk ekosistem. Dengan maraknya praktik ilegal ini, kementerian merasa perlu untuk bertindak cepat. Instruksi telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam menindak pelanggar hukum ini. “Seluruh aktivitas ilegal yang merusak hutan mesti ditindak secara tegas,” ujar Menteri saat acara pelepasliaran satwa liar dilindungi, menegaskan komitmen pemerintah terhadap…
Read MorePrabowo Basmi Tambang Ilegal dan Menhut Singgung Pemulihan Lingkungan
Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan menjadi perhatian utama dalam konteks industri tambang. Dalam hal ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya pemulihan lingkungan di area pascatambang, yang sering kali menjadi pertaruhan bagi kesehatan lingkungan dan ekonomi. Penegasan tersebut disampaikan saat acara penyerahan Aset Barang Rampasan Negara kepada PT Timah yang dihadiri oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Langkah ini terjadi pada hari yang sama, di mana Prabowo menyoroti upaya memperluas operasi untuk memberantas tambang ilegal yang telah merugikan negara. Raja Juli menekankan bahwa penguatan tata kelola industri tambang…
Read MoreLarangan Truk Tambang Melintas Pagi dan Siang Hari di Parungpanjang
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi baru-baru ini mengambil langkah signifikan dengan melarang pengoperasian truk tambang di waktu pagi dan siang hari. Kebijakan ini diluncurkan demi menjaga kelancaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor. Larangan ini dinyatakan dalam Surat Edaran Nomor 144/HUB.01.01.01/PEREK, yang merinci pembatasan kegiatan tambang di beberapa kecamatan, yakni Parungpanjang, Rumpin, dan Cigudeg. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat, serta mendukung proyek infrastruktur yang sedang berlangsung. Surat edaran tersebut juga menegaskan bahwa pengangkutan barang tambang hanya diizinkan beroperasi dari…
Read MoreSopir Truk Tambang Mogok Akibatkan Lalu Lintas Macet di Legok-Parung
Aksi mogok yang dilakukan oleh sopir truk tambang di Kabupaten Tangerang dan Bogor baru-baru ini telah mengakibatkan gangguan besar pada arus lalu lintas. Dalam aksi ini, para sopir menghentikan kendaraan mereka sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pembatasan jam operasional yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Lebih dari tiga jam, jalan di antara Legok dan Parung Panjang terhenti total, menyebabkan antrean panjang kendaraan hingga 2 kilometer. Protes ini menarik perhatian banyak pihak, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Kisah yang terjadi ini menggambarkan sebuah konflik antara kepentingan transportasi…
Read More