Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini mengunjungi Jembatan Anak Laut yang terletak di Desa Gosong Telaga Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Jembatan tersebut mengalami kerusakan parah pasca banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut pada tanggal 4 Februari 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres mengevaluasi kondisi infrastruktur dan mendengarkan laporan dari pemerintah daerah serta tim penanganan bencana. Hasil laporan menunjukkan bahwa infrastruktur yang rusak menyebabkan akses masyarakat terganggu secara signifikan.
Sebelum kehadiran Wapres, pemda telah menerapkan langkah darurat untuk membantu warga yang terisolasi. Dua perahu sampan disiapkan untuk menyeberangi sungai bagi penduduk setempat, mengingat jembatan beton yang seharusnya menjadi penghubung sudah hancur total.
Wapres juga menerima informasi dari Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, mengenai penyebab utama bencana ini. Menurutnya, hujan ekstrem yang terjadi sejak 19 November 2025 menjadi pemicu utama terjadinya banjir dan longsor di beberapa daerah.
“Intensitas hujan yang tinggi ini merupakan kondisi yang tidak biasa, bahkan dalam sejarah 200 tahun terakhir,” ungkap Safriadi. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian ini bersifat luar biasa dan perlu ditangani dengan serius.
Pengaruh Banjir Terhadap Wilayah Aceh Singkil Secara Keseluruhan
Bencana banjir ini tidak hanya mengisolasi Desa Gosong Telaga Barat tetapi juga berdampak pada sembilan kecamatan dan 67 desa di seluruh Kabupaten Aceh Singkil. Banyak rumah dan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat air deras dan tanah longsor.
Kerusakan yang melanda wilayah ini cukup luas dan memaksa banyak warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Situasi ini menambah beban bagi pemerintah daerah dalam hal dukungan logistik dan penanganan darurat.
Safriadi menjelaskan bahwa semua akses utama ke daerah yang terkena dampak sempat terputus. Masalah ini mengharuskan distribusi bantuan dilakukan dengan cara yang tidak biasa, yaitu menggunakan sampan karet dan perahu motor untuk memastikan kebutuhan pokok dapat sampai kepada warga terdampak.
Pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam merespons situasi ini. Mereka berupaya tidak hanya untuk membuka akses jalan tetapi juga menyalurkan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Di samping itu, evaluasi terhadap infrastruktur yang rusak menjadi perhatian utama pasca bencana ini. Penting bagi pemerintah untuk segera melakukan perbaikan dan pembangunan agar akses kembali normal secepatnya.
Langkah-Langkah Penanganan Bencana oleh Pemerintah Daerah
Dalam menghadapi kondisi darurat ini, langkah pertama yang diambil oleh pemerintah daerah adalah membuka akses jalan yang terputus. Tim gabungan dari pemerintah dan aparat keamanan dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan penanganan darurat di lokasi bencana.
Selain itu, penyaluran bantuan logistik tidak hanya diarahkan ke daerah yang paling parah tetapi juga ke wilayah lainnya yang ikut terdampak meskipun tidak seberat lokasi utama. Ini bertujuan agar semua warga dapat menerima bantuan yang diperlukan untuk bertahan di tengah situasi sulit.
Keberadaan fasilitas kesehatan pun menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Dengan adanya laporan tentang kondisi kesehatan masyarakat di lokasi bencana, upaya pemulihan medis juga dilakukan untuk menangani risiko penyakit pasca bencana.
Kesadaran akan pentingnya infrastruktur yang tahan bencana juga menjadi topik pembicaraan yang hangat. Evaluasi menyeluruh terhadap struktur bangunan dan jalan dianggap perlu untuk meminimalkan dampak bencana di masa mendatang.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana juga mulai diprogramkan. Hal ini dianggap penting agar warga memiliki pengetahuan dalam menghadapi situasi serupa di masa yang akan datang.
Upaya Pemulihan dan Rekonstruksi Pasca Banjir di Aceh Singkil
Dalam tahap pemulihan, pemerintah daerah berfokus pada rehabilitasi infrastruktur terlebih dahulu. Proses ini meliputi perbaikan jembatan, jalan, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.
Rehabilitasi yang cepat diharapkan dapat memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemulihan tersebut juga akan melibatkan partisipasi masyarakat agar lebih menyadari tanggung jawab bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Pemerintah juga berencana untuk melakukan mitigasi sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana dan peningkatan drainase di daerah rawan banjir.
Selain itu, pelatihan terhadap petugas penanganan bencana juga akan diadakan. Dengan meningkatkan keterampilan dan kesadaran mereka, diharapkan respons terhadap situasi darurat dapat lebih cepat dan efektif.
Pada akhirnya, penting bagi seluruh warga untuk saling mendukung dan bangkit bersama pasca bencana. Komunitas yang kuat akan lebih mampu menghadapi tantangan dan meminimalisir dampak negatif dari bencana yang mungkin terjadi di masa mendatang.
